Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan". (foto ilustrasi/google)
NUBOGOR - Lima poin penting pernyataan sikap jaringan Gusdurian terkait keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Pusat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan tetap dilaksanakan ditenangah kewaspadaan covid 19.
Kendati, musibah covid-19 yang belum bisa terkendali dengan jumlah angka yang masi terbilang tinggi serta belum ditemukannya vaksin sehingga perlu dilakukan dengan memperketat protokol kesehatan covid 19 guna menekan jumlah yang terinfeksi virus tersebut.
Dikutif dari Website gusdurian.net, pada tanggal 21 September 2020, melaporkan jumlah kasus harian mencapai 4.176 kasus dengan total 248. 852 kasus.
Ditengah penanggulangan wabah yang masih belum terkendali, pemerintah Pusat dan DPR memutuskan tetap menyelenggarakan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
NUBOGOR - Lima poin penting pernyataan sikap jaringan Gusdurian terkait keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Pusat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan tetap dilaksanakan ditenangah kewaspadaan covid 19.
Kendati, musibah covid-19 yang belum bisa terkendali dengan jumlah angka yang masi terbilang tinggi serta belum ditemukannya vaksin sehingga perlu dilakukan dengan memperketat protokol kesehatan covid 19 guna menekan jumlah yang terinfeksi virus tersebut.
Dikutif dari Website gusdurian.net, pada tanggal 21 September 2020, melaporkan jumlah kasus harian mencapai 4.176 kasus dengan total 248. 852 kasus.
Ditengah penanggulangan wabah yang masih belum terkendali, pemerintah Pusat dan DPR memutuskan tetap menyelenggarakan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
DPR, adanya peraturan dan sanksi hukum membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa dilangsungkan. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi untuk tetap melangsungkan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 dengan alasan menjaga hak konstitusi rakyat.
Keputusan DPR dan Pemerintah Pusat tersebut tentu dipertanyakan mengingat sampai saat ini warga masih berjuang keras untuk melawan wabah Covid-19.
PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama, dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia bahkan dengan tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 sampai adanya vaksinasi yang diprediksi bisa didapatkan pada pertengahan 2021 mendatang.
Sikap pemerintah dan DPR hanya menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki sense of crisis terhadap wabah yang sudah merenggut 9.000 lebih nyawa. Lebih dari 100 dokter meninggal dalam perjuangan melawan wabah ini (per 21 September). Baik Pemerintah ataupun DPR masih meletakkan kepentingan politik di atas kemanusiaan.
Situasi seperti ini mengingatkan kita pada pernyataan Gus Dur bahwa: "kehidupan kita sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya mecapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa."
Oleh karena itu Jaringan Gusdurian sebagai lembaga yang mewarisi semangat perjuangan Gus Dur menyatakan sikap sebagai berikut.
1), menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR-RI yang mengabaikan suara publik seperti yang telah disuarakan oleh PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah. Sebagai lembaga negara, Pemerintah Pusat dan DPR semestinya melayani rakyat dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersandar pada kepentingan rakyat, bukan golongannya.
2), meminta partai politik ataupun calon kepada daerah untuk mempertimbangkan ulang perhelatan Pilkada 2020 demi menunjukkan kepeduliannya pada kesehatan warganya. Tidak ada yang lebih penting dari hak hidup warga, apalagi hanya soal perebutan kekuasaan. Hal ini membuktikan kelayakan seorang calon kepala daerah yang berjuang demi kemaslahatan rakyat.
3), meminta Komisi Pemilihan Umum untuk berkoordinasi dengan ahli epidemiologi guna mendapatkan saran yang objektif dan ilmiah serta didasarkan pada kepentingan hajat hidup warga. Hasil tersebut menjadi masukan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan bagi Pemerintah Pusat dan DPR-RI untuk pelaksanaan Pilkada 2020.
4), mengajak seluruh penggerak Jaringan GUSDURian di seluruh dunia untuk melakukan edukasi pencegahan Covid-19, dimulai dari keluarga terdekat. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum akan berakhir sampai vaksin yang efektif berhasil ditemukan.
5), mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk jaga diri dan jaga jarak demi mencegah semakin banyaknya warga yang tertular virus mematikan ini. Apabila Pemerintah dan DPR-RI masih memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020, warga diharap memperketat dirinya agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menciptakan kerumunan.
Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah SWT dari segala hal yang buruk dan para pemegang kekuasaan bisa meletakkan kepentingan kemanusiaan di atas politik. Sebagaimana diungkapkan Gus Dur bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusian.
Sumber : gusdurian.net
Keputusan DPR dan Pemerintah Pusat tersebut tentu dipertanyakan mengingat sampai saat ini warga masih berjuang keras untuk melawan wabah Covid-19.
PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama, dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia bahkan dengan tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 sampai adanya vaksinasi yang diprediksi bisa didapatkan pada pertengahan 2021 mendatang.
Sikap pemerintah dan DPR hanya menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki sense of crisis terhadap wabah yang sudah merenggut 9.000 lebih nyawa. Lebih dari 100 dokter meninggal dalam perjuangan melawan wabah ini (per 21 September). Baik Pemerintah ataupun DPR masih meletakkan kepentingan politik di atas kemanusiaan.
Situasi seperti ini mengingatkan kita pada pernyataan Gus Dur bahwa: "kehidupan kita sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya mecapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa."
Oleh karena itu Jaringan Gusdurian sebagai lembaga yang mewarisi semangat perjuangan Gus Dur menyatakan sikap sebagai berikut.
1), menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR-RI yang mengabaikan suara publik seperti yang telah disuarakan oleh PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah. Sebagai lembaga negara, Pemerintah Pusat dan DPR semestinya melayani rakyat dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersandar pada kepentingan rakyat, bukan golongannya.
2), meminta partai politik ataupun calon kepada daerah untuk mempertimbangkan ulang perhelatan Pilkada 2020 demi menunjukkan kepeduliannya pada kesehatan warganya. Tidak ada yang lebih penting dari hak hidup warga, apalagi hanya soal perebutan kekuasaan. Hal ini membuktikan kelayakan seorang calon kepala daerah yang berjuang demi kemaslahatan rakyat.
3), meminta Komisi Pemilihan Umum untuk berkoordinasi dengan ahli epidemiologi guna mendapatkan saran yang objektif dan ilmiah serta didasarkan pada kepentingan hajat hidup warga. Hasil tersebut menjadi masukan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan bagi Pemerintah Pusat dan DPR-RI untuk pelaksanaan Pilkada 2020.
4), mengajak seluruh penggerak Jaringan GUSDURian di seluruh dunia untuk melakukan edukasi pencegahan Covid-19, dimulai dari keluarga terdekat. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum akan berakhir sampai vaksin yang efektif berhasil ditemukan.
5), mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk jaga diri dan jaga jarak demi mencegah semakin banyaknya warga yang tertular virus mematikan ini. Apabila Pemerintah dan DPR-RI masih memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020, warga diharap memperketat dirinya agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menciptakan kerumunan.
Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah SWT dari segala hal yang buruk dan para pemegang kekuasaan bisa meletakkan kepentingan kemanusiaan di atas politik. Sebagaimana diungkapkan Gus Dur bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusian.
Sumber : gusdurian.net
0 Komentar